Tel. (021) 75901547 ext. 203/204 sekretariat@ikatanbankir.or.id

Pemerintah Ajukan Penghematan pada APBN-P

Pemerintah mengusulkan sejumlah usulan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Pemerintah Ajukan Penghematan pada APBN-P

Jakarta–Pemerintah mengusulkan sejumlah usulan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Usulan ini diharapkan mengoptimalkan postur APBN-P dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian.

Sebelumnya, Menteri Keuangan M. Chatib Basri meminta agar usulan danexercise terkait ajuan APBN-P bisa dibahas ditingkat Panitia Kerja (Panja). Namun, karena Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mendesak untuk dijelaskan diraker, akhirnya Chatib menjabarkan beberapa usulan tersebut terkait APBN-P.

“Beberapa usulan yang kami ajukan sendiri, yakni mengenai penghematan subsidi BBM dan penghematan subsidi listrik, dan potensi penghematan belanja Kementerian/Lembaga”, kata Chatib, saat melakukan rapat kerja antara Pemerintah dengan Banggar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014.

Chatib menjelaskan, dari sisi energi maka pemerintah memperkirakan upaya Kementerian ESDM untuk mengendalikan konsumsi BBM bisa menghemat sekitar 2 juta kilo liter. Atau dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter, dengan catatan mendapat dukungan dari Komisi VII.

“Kementerian ESDM menyampaikan bahwa upaya tersebut bisa menghemat sekitar Rp5,95 triliun, hanya dari sisi penghematan volume”, jelas Chatib.

Selain itu, tambahnya, pemerintah mengusulkan adanya kebijakan penghematan subsidi listrik. Jika penghematan tersebut dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin bisa menghemat hingga mencapai Rp8,51 triliun. Namun, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) harus dibicarakan lebih lanjut dengan Komisi VII.

Penghematan lain yang bisa dilakukan dalam rangka mengoptimalkan postur APBN-P ialah penghematan dari sisi Bawaslu dan KPU. Diharapkan, Pilpres dapat terjadi hanya satu putaran karena dampaknya pada penghematan anggaran negara.

“Insya Allah cuma satu putaran. Kita bisa hemat Rp3,2 tri, dengan terdiri atas KPU sekitar Rp2,9 triliun dan Bawaslu sekitar Rp259 miliar, serta lain-lain. Tentunya, masih perlu ada pembahasan dengan pihak lain”, tandas Chatib.

Leave a reply